Blitar: ;Jepang’nya Indonesia

Blitar: ;Jepang’nya Indonesia

Oleh Britany Alasen Sembiring

Masih ingatkah ketika Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan pengibaran bendera merah putih? Peristiwa penting ini diabadikan di kota bersejarah yang bernama Blita. Kota yang dijuluki ‘Kota Patria’ ini merupakan gudang sejarah Indonesia lahir. Julukan ini beranjak pada pemberontakan PETA oleh Supriyadi yang menimbulkan sifat cinta tanah air (patria) untuk masyarakat Blitar itu sendiri.

Kota terkecil di propinsi ini memiliki banyak kemajuan yang berarti, khususnya dalam perdagangan dan pariwisata. Walaupun nilai APBD Kota Blitar tahun 2007 kurang dari Rp 280 miliar dan hampir 74 persen digunakan untuk belanja rutin, kota ini berhasil meraih Otonomi Award 2008 untuk Pemberdayaan Ekonomi lokal dengan terobosan paling inovatif usaha kecil.

Layaknya negara maju seperti Jepang, sumber daya alam yang terbatas memberikan semangat bagi pemerintah dan rakyat Blitar untuk mempertinggi kesejahteraan mereka dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi dari sumber daya non ekonomi seperti perdangan dan kualitas sumber daya manusia. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi Kota Blitar lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Jawa Timur. Menurut BPS Jatim, pertumbuhan 2006 mencapai 6,05 persen. Tahun berikutnya (2007) naik dibanding sebelumnya, yakni mencapai 6,12 persen. Selain itu, terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebesar 15,65 persen dari Rp 5.883.985 pada 2006 menjadi Rp 6.804.726 pada 2007.

Pemerintah Kota Blitar ini melihat kualitas sumber daya manusia masyarakat sebagai pedagang menjadi prioritas untuk dikembangkan melalui bisnis-bisnis yang produktif. Oleh karena itu pemerintah membuat program yang berkomitmen mewujudkan pemberdayaan pelaku ekonomi mikro, terutama kalangan pengusaha kecil dan menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010.

Tidak seperti daerah lain yang membangun mal dimana-mana, pemerintah kota Bilar malah membatasinya dan mengendalikan investasi ritel menengah sehingga pasar tradisional yang tersebar di pinngiran kota dapat bernafas dengan lega.

Sedangkan untuk prosedur perizinan investasi juga pro dengan pedagang kecil dan menengah.Tahun 2008 pemerintah membatasi keluarnya izin usaha untuk pendirian minimarket dimana kantor pelayanan terpadu (KPT) tidak boleh memproses izin ritel menengah. Dengan begitu, sekitar 11 ribu pedagang kecil dan menengah di kota PETA tersebut tidak akan terancam. Tentunya, pemerintah daerah juga mendukung program ini dengan membuat beberapa peraturan daerah yang sifatnya memberi ruang bagi masyarakat untuk berusaha.

Selain itu, untuk menarik investasi dari mancanegara terhdap lahan di kota Blitar pemerintah melakukan promosi di berbagai macam event yang mengundang beberapa pemerintah daerah serta luar negeri, misalnya Grebeg Pancasila, pemilihan Kangmas Diajeng, Haul Bung Karno. Selain itu, pemanfaatan tempat wisata seperti Makam Proklamator, Perpustakaan Proklamator, Ndalem Gebang, Monumen PETA, Makam Ariyo Blitar, Kebon Rojo, Sumber Udel akan memberikan ruang bagi penjualan berbagai macam aksesoris bagi para wisatawan.

Industri kerajinan tangan dari masyarakat Blitar ini cukup menguntungkan bahkan menjadi produk unggulan yang dilirik pebisnis dari segala penjuru dunia. Masyarakat Blitar memanfaatkan bahan-bahan alam yang langka seperti kayu jati, ikan koi dalam mengembangkan industrinya. Contohnya adalah, industry kerajinan bubut kayu, gambol kayu jati, industry keramik (Batu Onix), Sambel pecel, Wajik, Gula Merah, Pembudidayaan Belimbing Karang Sari dan Ikan Koi. Keberhasilan pengembangan sistem perdagangan barang dan jasa unggulan melalui peningkatan ekonomi lokal dan pengembangan pariwisata daerah didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

Pemberdayaan usaha kecil menengah ini membutuhkan informasi mengenai posisi mereka di kancah pasar tempat mereka bersaing. Oleh karena itu, pemerintah membangun Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar yang merupakan sentral layanan informasi dan komunikasi bagi para pelaku ekonomi, khususnya pelaku perdagangan dan layanan informasi tentang pariwisata. Sedangkan lembaga ini juga memainkan peranannya dalam mempertahankan eksistensi dan pengembangan Kota Blitar melalui promosi ke dunia luar dengan sarana publikasi pariwisata dan potensi daerah secara bersama – sama antara Kota Blitar dan daerah sekitar.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kota Blitar ini patut dicontoh oleh daerah lain. Namun, hubungan atau kerjasama khusus antara penyedia bahan baku dan pendukung lainnya sebagai ‘leading sector’ belum terintegrasi karena pemerintah Kota Blitar belum menentukan fokus prioritas untuk mengembangkan produk unggulannya. Ditambah lagi belum adanya jaringan yang kuat antara jasa pendidikan, jasa transportasi, supplier dan lembaga keuangan. Semua ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meraih prestasi kota Blitar yang lebih cerah menghadapi masa depan perekonomiannya seperti ‘Jepang-nya Indonesia’ di era industri 2020 nanti.